RUU Clarity Mandek di Senat AS, Pasal Etik Jadi Titik Sengketa

Penulis | Azuma (@azuma_eth) Waktu Senat AS kian sempit untuk mengesahkan Digital Asset Market Structure Act (selanjutnya disebut Clarity Act) sebelum Kongres memasuki reses musim panas yang diperkirakan dimulai 7 Agustus. Dengan hanya beberapa hari kerja tersisa, peluang RUU itu melaju dalam waktu dekat semakin tertekan. Pekan lalu, Gedung Putih menyetujui penambahan "pasal etik" ke dalam Clarity Act. Ketentuan itu dimaksudkan membatasi presiden, wakil presiden, anggota Kongres, dan pejabat federal lain agar tidak meraup keuntungan dari aset digital selama menjabat. Pasar sempat menilai langkah ini sebagai sinyal kompromi dari Trump dan Partai Republik untuk menuntaskan ganjalan terbesar dalam negosiasi dengan senator Demokrat: isu etika. Rilis rincian amandemen justru memperlihatkan persoalan yang lebih rumit. Kepala riset Galaxy, Alex Thorn, menulis akhir pekan lalu bahwa Clarity Act sudah berada di "oneyard line"—mengacu pada situasi di sepak bola Amerika ketika satu yard terakhir sering menjadi yang paling sulit, dan dalam politik pertarungan terjadi untuk setiap inci. Dengan waktu terbatas dan penolakan kuat Demokrat terhadap redaksi pasal etik saat ini, ia menurunkan probabilitas RUU ini menjadi undang-undang pada 2026 menjadi 30%. Menurut Thorn, perbedaan pendapat masih muncul di berbagai area, termasuk perlindungan bagi pengembang, batas yurisdiksi regulasi DeFi, pembatasan imbal hasil stablecoin, mekanisme pendaftaran di CFTC, serta ketentuan penegakan baru. Meski demikian, konsensus pasar menilai hambatan terbesar yang masih mengunci kemajuan RUU tetap berada pada pasal etik. Berdasarkan naskah konsolidasi Senat terbaru, Clarity Act setebal 616 halaman. Pasal etik yang baru ditambahkan terutama menargetkan presiden, wakil presiden, anggota Kongres, dan pejabat senior federal lain agar tidak terlibat dalam aktivitas terkait aset digital. Ketentuan itu melarang pejabat terkait dan pasangan mereka menerbitkan atau mempromosikan aset digital selama masa jabatan, membatasi pencatatan aset terkait di platform yang diatur, mewajibkan pengungkapan kepentingan, serta memperkenalkan mekanisme blind trust. Departemen Kehakiman (DOJ) ditunjuk sebagai otoritas penegak, dan ketentuan tersebut akan otomatis berakhir pada 20 Januari 2029, setelah masa jabatan Trump berakhir. Partai Demokrat menilai versi pasal etik ini masih memiliki kelemahan besar. Pertama, mereka menilai penegakan yang hanya diserahkan kepada DOJ kurang independen. DOJ berada di bawah cabang eksekutif, sementara Jaksa Agung sementara, Todd Blanche, pernah menjadi pengacara pribadi Donald Trump. Efektivitas pengawasan internal dipertanyakan ketika objek penindakan mencakup presiden atau pejabat eksekutif senior. Karena itu, Demokrat menuntut agar kewenangan penegakan dialihkan kepada para jaksa agung. Kedua, klausul kedaluwarsa otomatis pada 2029 memicu kritik keras. Waktu tersebut bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan presiden Trump saat ini, sehingga setelah Trump meninggalkan jabatan, penerusnya dinilai tidak memiliki landasan hukum untuk menyelidiki tindakan masa lalu. Demokrat berargumen, jika Clarity Act dimaksudkan membangun kerangka regulasi aset digital jangka panjang, standar etik semestinya dipermanenkan, bukan berakhir mengikuti masa kepresidenan Trump. Demokrat juga menyoroti cakupan pembatasan yang dinilai masih sempit. Versi saat ini terutama menargetkan penerbitan atau promosi aset digital secara langsung, tetapi tidak secara tegas membatasi keterlibatan dalam keuntungan kripto melalui perusahaan afiliasi, anggota keluarga, atau jalur tidak langsung lain—terutama karena beberapa putra Trump disebut aktif di industri kripto. Sejauh mana ketentuan ini memberikan perlindungan yang memadai masih menjadi tanda tanya. Senator Elizabeth Warren, pengkritik vokal RUU ini sejak lama, pekan lalu mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam mekanisme "penegakan DOJ saja" dan menyatakan RUU ini "seharusnya diveto begitu diterima". Dampak yang lebih besar pada peta suara datang dari pernyataan bersama tujuh senator Demokrat yang selama ini bernegosiasi dengan Republik—Mark Warner, Angela Alsobrooks, Cory Booker, Catherine Cortez Masto, Ruben Gallego, John Hickenlooper, dan Raphael Warnock—yang menilai teks saat ini "belum memenuhi ekspektasi". Dari kubu Republik, belum terlihat sinyal konsesi tambahan meski penolakan Demokrat menguat. Patrick Witt, Direktur Eksekutif White House Digital Assets Advisory Council, menyatakan presiden sudah membuat konsesi bersejarah tetapi Demokrat tetap tidak puas—"You can't hit two home runs in one swing." Jendela waktunya menyempit. Pagi ini, Pemimpin Mayoritas Senat John Thune mengatakan Clarity Act akan ditahan sementara untuk memprioritaskan konfirmasi calon pejabat pemerintah dan RUU sanksi Rusia. Senat juga akan mendedikasikan hari Selasa dan Rabu pekan ini untuk pemakaman mendiang Senator Lindsey Graham. Akibatnya, ruang untuk mendorong Clarity Act sebelum reses musim panas makin sempit. Ekspektasi pasar saat ini mengarah pada kemungkinan pemungutan suara baru terjadi pekan depan, pada hari-hari terakhir sebelum Senat menutup masa sidang. Mantan senator Anne Kelley juga menulis di X hari ini bahwa berdasarkan aturan Senat, begitu mosi cloture diberlakukan pada RUU besar yang kontroversial, RUU tersebut menjadi prioritas utama. Senat pada praktiknya sulit mendorong RUU besar kontroversial lain secara bersamaan sampai amandemen dibahas, cloture dipanggil lagi, dan hingga 30 jam debat formal berlalu. Konsekuensinya, Clarity Act bukan hanya harus menyelesaikan sengketa internal dengan cepat, tetapi juga berebut waktu pemungutan suara dengan RUU kontroversial lain seperti RUU sanksi Rusia, RUU anggaran, dan SAVE bill. Inilah yang membuat semakin banyak pengamat Washington menurunkan ekspektasi, meski sebelumnya pasar memperkirakan RUU ini lolos sebelum reses. Bagi industri kripto, tarik-menarik legislasi yang berkepanjangan ini kini memasuki fase akhir. Kerangka regulasi tinggal selangkah lagi menuju implementasi, tetapi apakah langkah terakhir itu akan terjadi dalam beberapa hari ke depan atau tertunda ke masa depan yang belum pasti akan segera terjawab.