DPR AS Loloskan RUU Perumahan yang Menunda CBDC hingga 2030

Dewan Perwakilan Rakyat AS (House of Representatives) menyetujui paket legislasi perumahan berskala besar yang memuat larangan sementara atas mata uang digital bank sentral (CBDC). Ketentuan ini menjadi kemenangan penting bagi legislator yang ingin membatasi keterlibatan bank sentral dalam uang bertoken. RUU tersebut kini menuju Presiden Donald Trump, yang diperkirakan akan menandatanganinya menjadi undang-undang. Berdasarkan roll call resmi, House meloloskan 21st Century ROAD to Housing Act dengan suara telak 358–32 pada Selasa, menyusul pemungutan suara besar di Senat sehari sebelumnya. Meski fokus utamanya menekan biaya hunian, klausul CBDC—beserta pengecualian untuk stablecoin—menjadi bagian yang paling diawasi pelaku kripto dan jasa keuangan. Inti kebijakan: pelarangan CBDC hingga 31 Desember 2030 RUU ini melarang Federal Reserve, baik “secara langsung maupun tidak langsung”, menerbitkan atau menciptakan CBDC—atau aset digital apa pun yang “secara substansial serupa” dengan CBDC—sampai 31 Desember 2030. Batas waktunya jelas, tetapi dampaknya diproyeksikan menahan eksperimen maupun peluncuran bentuk uang bank sentral berbasis token sepanjang sisa dekade ini. Bagi institusi yang diawasi regulator, sinyal kebijakan semacam ini memengaruhi perencanaan produk dan manajemen risiko. Dengan membatasi ruang gerak The Fed untuk menginisiasi CBDC melalui penerbitan atau penciptaan langsung, ketentuan tersebut ditujukan untuk mengurangi ketidakpastian bagi pihak yang menilai CBDC berpotensi menggeser infrastruktur penyelesaian transaksi ke jalur yang lebih terpusat. Di saat yang sama, frasa “secara substansial serupa” berpotensi memunculkan pertanyaan interpretasi tentang aktivitas apa yang masuk kategori terlarang. Lembaga yang berada dalam pengawasan mungkin perlu menilai bukan hanya rancangan CBDC yang eksplisit, tetapi juga produk aset digital lain yang dapat dianggap mirip CBDC. Artinya, kebutuhan kepatuhan bisa meningkat meski tidak ada CBDC yang benar-benar diluncurkan. Pengecualian stablecoin: ruang bagi token dolar tertentu RUU ini memuat carveout yang memperbolehkan stablecoin kripto tertentu, yakni “mata uang berdenominasi dolar” yang digambarkan sebagai “terbuka, permissionless, dan privat”. Perumusan ini memberi sinyal bahwa pembuat undang-undang tidak bermaksud melarang fungsi stablecoin secara menyeluruh, tetapi menahan penerbitan bentuk fiat bertoken oleh bank sentral. Bagi tim kepatuhan, pembedaan tersebut penting karena fokusnya tetap pada peran The Fed, bukan larangan total atas penerbitan atau penggunaan stablecoin. Meski begitu, istilah “terbuka, permissionless, dan privat” bisa membutuhkan penafsiran lebih lanjut, bergantung pada cara regulator memandang akses, tata kelola, dan privasi transaksi. Perusahaan teregulasi umumnya wajib menjaga transparansi, pencatatan, dan pelaporan pengawasan; sistem yang dikategorikan “privat” dapat menuntut kajian hukum dan operasional tambahan agar tidak melemahkan auditabilitas atau kewajiban AML. Momentum legislasi dan jalur menuju pengesahan Laju pembahasan yang cepat mencerminkan kesepakatan menit-menit terakhir antara pimpinan House dan Senat atas paket perumahan tersebut. Menurut laporan Cointelegraph, pengesahan di House menyusul pemungutan suara Senat, dan bahasa soal CBDC tetap dipertahankan sepanjang negosiasi. Ketua Senate Banking Committee Tim Scott memuji hasilnya sebagai kemenangan bagi keluarga, seraya menekankan bahwa Kongres memenuhi tujuan kebijakan yang telah lama diperjuangkan. Dorongan untuk memasukkan larangan CBDC telah berulang kali dilakukan oleh legislator Partai Republik selama bertahun-tahun, termasuk lewat berbagai RUU yang sebelumnya gagal menjadi undang-undang. Salah satu pendahulu yang menonjol adalah proposal dari Representative Tom Emmer, Anti-CBDC Surveillance State Act, yang diperkenalkan pada Juni 2025 dan disahkan House pada Juli. Walau lolos di House, proposal itu tidak berlanjut di Senat. Paket perumahan ini menunjukkan rute berbeda: menempelkan pembatasan CBDC pada RUU prioritas yang peluang lolosnya lebih tinggi, ketika RUU berdiri sendiri cenderung mandek. Implikasi kepatuhan dan regulasi Bagi entitas teregulasi, relevansi terdekatnya adalah sinyal batasan Kongres terhadap uang digital bank sentral. Meski sasarannya langsung adalah Federal Reserve, keberadaannya dapat memengaruhi cara regulator lain membaca lingkungan kebijakan saat mengawasi pembayaran, aset bertoken, dan stablecoin. Perusahaan juga tetap menghadapi lanskap lintas yurisdiksi. Ketentuan di AS bersifat domestik, sementara pelaku global harus terus menyiapkan kepatuhan terhadap kerangka luar negeri seperti rezim Markets in Crypto-Assets (MiCA) Uni Eropa. Perbedaan pendekatan—terutama terkait klasifikasi token, kewajiban penerbit, dan aturan stablecoin—membuat larangan CBDC di AS tidak otomatis selaras dengan persyaratan Eropa soal pengelolaan cadangan, perizinan, dan pengungkapan berkelanjutan. Dari sisi penegakan dan risiko, RUU ini tidak menggantikan ekspektasi AML/KYC atau aturan perlindungan konsumen yang sudah berlaku bagi perantara kripto dan keuangan. RUU ini mengubah satu titik peta kebijakan: kemampuan Federal Reserve untuk menerbitkan atau menciptakan aset digital yang mirip CBDC. Program kepatuhan tetap perlu berfokus pada due diligence pihak lawan, pemantauan transaksi, penyaringan sanksi, dan pencatatan, sambil memantau apakah akan ada panduan baru untuk memperjelas bagaimana standar “secara substansial serupa” diterapkan. Yang perlu dipantau Tonggak berikutnya adalah persetujuan presiden. Setelah menjadi undang-undang, pelaku pasar dan entitas yang diawasi kemungkinan akan menunggu kejelasan interpretasi mengenai standar “secara substansial serupa” dan definisi carveout stablecoin, serta arahan lanjutan dari regulator. Ketidakpastian jangka panjangnya adalah bagaimana pembatasan ini berinteraksi dengan agenda legislasi berikutnya terkait struktur pasar kripto di AS, ketika Kongres masih memperdebatkan aturan perdagangan, kustodian, dan tata perilaku pasar.