Perebutan Kewenangan Antar Lembaga AS atas Kustodian Cadangan Bitcoin Strategis

Rencana pemerintahan Trump membentuk Strategic Bitcoin Reserve (SBR) menghadapi kebuntuan di Washington: lembaga mana yang berwenang memegang dan mengelola koinnya. Bloomberg melaporkan para pejabat senior masih bernegosiasi apakah Departemen Keuangan (Treasury), Departemen Perdagangan (Commerce), atau kantor lain akan menjadi kustodian legal atas Bitcoin yang dikendalikan pemerintah. Isu ini penting karena AS sudah memiliki tumpukan BTC hasil sitaan atau penyitaan melalui proses hukum. Data BitcoinTreasuries mencatat pemerintah AS memegang 328.372 BTC (sekitar US$20,7 miliar) per 7 Juli, menjadikannya pemegang BTC pemerintah terbesar yang diketahui. Mengubah saldo tersebut menjadi cadangan yang berfungsi akan menjadi preseden besar bagi cara AS memperlakukan aset digital. Sumber persoalan bukan strategi pasar, melainkan otoritas hukum dan pengaturan kustodi. Perdebatan mencakup apakah undang-undang yang ada memberi Treasury kewenangan yang jelas untuk memperlakukan aset kripto yang volatil sebagai aset cadangan federal, bagaimana koin sitaan harus disimpan, serta aturan apa yang mengatur cadangan yang berasal dari BTC hasil forfeiture. Perintah eksekutif Presiden Trump pada Maret 2025 menginstruksikan Menteri Keuangan membentuk kantor untuk mengelola SBR. Perintah itu menyatakan cadangan akan menampung BTC yang diforfeit melalui proses pidana dan perdata, termasuk aset yang sudah berada dalam kustodi federal, serta menegaskan koin yang masuk ke cadangan tidak boleh dijual dan harus ditahan sebagai aset cadangan. Treasury juga diminta meninjau isu legal dan investasi, termasuk penempatan akun dan kebutuhan legislasi baru untuk menjalankan program. Meski Treasury disebut secara eksplisit, Commerce turut disebut sebagai alternatif. Kantor Penasihat Hukum (Office of Legal Counsel) di Departemen Kehakiman bekerja dengan kedua lembaga untuk menyusun kerangka yang sah. Proses lintas lembaga ini menjaga rencana tetap berjalan, tetapi menegaskan kontrol atas cadangan belum diputuskan. Di Kongres, sejumlah legislator mendorong pengesahan konsep tersebut lewat undang-undang. American Reserve Modernization Act, misalnya, akan membentuk cadangan Bitcoin yang dikelola Treasury, mewajibkan periode penahanan 20 tahun, mengharuskan audit dan laporan proof-of-reserve, serta mengarahkan kajian metode pembelian yang netral terhadap anggaran. Belum ada RUU federal yang lolos, sehingga cabang eksekutif untuk sementara harus menyelesaikan sendiri soal kustodi dan kewenangan. Seorang juru bicara Gedung Putih mengatakan kepada CoinDesk bahwa pemerintah "terus mengevaluasi struktur terbaik" untuk SBR dan U.S. Digital Asset Stockpile. Penasihat kripto Gedung Putih Patrick Witt menyampaikan kepada crypto.news pada Mei bahwa para pejabat telah mencapai "terobosan" terkait aspek legal dan kustodi, dan pengumuman diharapkan menyusul. Laporan terbaru menegaskan struktur tersebut masih dalam peninjauan aktif. Intinya, AS pada praktiknya sudah memiliki cadangan Bitcoin di atas kertas. Pembentukan program yang benar-benar berjalan dan kuat secara hukum bergantung pada penyelesaian soal kustodi, dasar kewenangan, dan tata kelola. Fokus perdebatan saat ini adalah siapa yang secara legal dapat mengendalikan BTC sitaan serta bagaimana aset itu disimpan dan diawasi, bukan rencana membeli Bitcoin tambahan.