DPR AS Setujui Larangan CBDC hingga 2030 dalam RUU Perumahan
DPR Amerika Serikat meloloskan 21st Century ROAD to Housing Act, paket legislasi perumahan berskala besar yang juga memuat larangan penerbitan mata uang digital bank sentral (central bank digital currency/CBDC) hingga akhir 2030. RUU tersebut disahkan dengan suara 358"32, setelah Senat meloloskan rancangan yang sama sehari sebelumnya. Dengan demikian, RUU kini dikirim ke Gedung Putih untuk disahkan Presiden Donald Trump, yang telah memberi sinyal dukungan dan diperkirakan akan menandatanganinya.
Ketentuan kunci dalam RUU ini melarang Federal Reserve, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk "menerbitkan atau menciptakan" CBDC atau aset digital apa pun yang "secara substansial serupa" dengan CBDC. Pembatasan tersebut berlaku sampai 31 Desember 2030.
RUU juga memuat pengecualian untuk stablecoin tertentu. Pengecualian ini mengizinkan "mata uang berdenominasi dolar" yang digambarkan sebagai "terbuka, tanpa izin (permissionless), dan privat". Formulasi ini menandakan bahwa larangan tidak menyasar seluruh aset digital yang dipatok ke dolar, melainkan berfokus pada karakteristik aksesibilitas dan privasi yang berpotensi menentukan apakah suatu model stablecoin masuk kategori yang dikecualikan.
Menurut keterangan yang dibawa Komite Perbankan Senat, Ketua Komite Tim Scott menyebut RUU tersebut sebagai kemenangan bagi keluarga dan menyatakan ia berharap Presiden Trump akan menandatanganinya menjadi undang-undang.
Pelaku pasar menilai dampak praktis larangan ini akan sangat ditentukan oleh bagaimana frasa "secara substansial serupa" ditafsirkan oleh pembuat kebijakan dan regulator. Bahasa yang luas dapat menjangkau lebih dari sekadar peluncuran CBDC secara eksplisit, termasuk inisiatif aset digital lain yang memiliki karakteristik inti menyerupai CBDC meski memakai label berbeda. Ketidakpastian interpretasi tersebut penting bagi investor dan pengembang karena eksperimen pembayaran yang didukung bank sentral atau pemerintah dapat memengaruhi arus likuiditas, ekspektasi kepatuhan, dan adopsi institusional.
Pendukung pembatasan menilai langkah ini mencegah Federal Reserve menerbitkan aset digital bergaya CBDC. Sejumlah advokat kripto berargumen larangan ini melindungi teknologi yang berfokus pada desentralisasi agar tidak dialihkan menjadi sistem keuangan yang dikendalikan secara terpusat. Dimuatnya ketentuan CBDC dalam RUU perumahan juga menunjukkan bahwa penolakan terhadap CBDC telah cukup mengakar secara politik hingga masuk ke legislasi yang tidak terkait langsung.
Bahasa larangan ini menghidupkan kembali upaya sebelumnya yang dikaitkan dengan Anti-CBDC Surveillance State Act dari anggota DPR dari Partai Republik, Tom Emmer. Proposal tersebut diajukan pada Juni 2025 dan dilaporkan lolos di DPR pada Juli tahun itu, tetapi tidak berlanjut di Senat. Dalam perkembangan terbaru, ketentuan larangan tetap bertahan dalam naskah yang terus mengalami perubahan hingga menjadi kompromi final antara DPR dan Senat.
Dengan RUU perumahan bergerak menuju meja Presiden, fokus Kongres diperkirakan bergeser ke agenda kripto lain, termasuk RUU struktur pasar kripto di Senat yang dikenal sebagai CLARITY Act. Sejumlah pihak menilai peluang pengesahan masih terbuka, meski menghadapi hambatan seiring jadwal legislatif yang menyempit menjelang reses Agustus dan pemilu paruh waktu November. Galaxy Digital, dalam laporan terpisah, disebut menurunkan estimasi peluang CLARITY Act menjadi 60% awal bulan ini.
Bagi pembaca yang memantau kebijakan kripto AS, sorotan berikutnya berada pada dua hal: bagaimana pengecualian stablecoin akan diinterpretasikan, serta seberapa luas cakupan frasa "secara substansial serupa" terhadap inisiatif yang berdekatan dengan CBDC hingga mendekati horizon kebijakan 2030.
