DPR AS Usulkan RUU Pajak Kripto: Target Tambah Penerimaan US$500 Juta, Ringankan Aturan Stablecoin dan Biaya Kecil

Komite Ways and Means DPR Amerika Serikat dijadwalkan membahas H.R. 10357, Digital Asset Tax Certainty Act, pada 16 September. Rancangan ini akan merombak aturan perpajakan aset digital, setelah berbulan-bulan negosiasi mengenai sejauh mana kripto harus diperlakukan seperti aset keuangan tradisional. Joint Committee on Taxation (JCT) memperkirakan paket tersebut akan menambah penerimaan federal bersih sekitar US$500 juta pada tahun fiskal 2027–2036, setelah menghitung ketentuan yang meningkatkan maupun menurunkan pendapatan. RUU ini memuat aturan untuk stablecoin, biaya transaksi, kerugian perdagangan, pinjam-meminjam aset digital, staking, serta penanganan pelanggaran pajak di masa lalu. Andrew Gordon, pengacara pajak kripto, menilai rancangan ini sebagai langkah besar bagi investor yang membutuhkan kepastian aturan. Menurutnya, “Ini langkah maju yang sangat besar bagi investor kripto yang hanya menginginkan aturan pajak. Kita semua membayar pajak, aturannya harus jelas.” Perlakuan khusus untuk stablecoin dolar AS RUU mengusulkan perlakuan khusus bagi stablecoin dolar AS yang memenuhi syarat agar fluktuasi kecil di sekitar patokan US$1 tidak memicu kewajiban menghitung untung-rugi setiap kali token digunakan. Dalam usulan ini, nilai penebusan umumnya menjadi dasar penentuan basis dan hasil (proceeds) untuk transaksi yang memenuhi syarat dalam rentang (band) tertentu di sekitar patokan. Pengecualian berlaku untuk trader, broker, dan dealer, serta pengguna tertentu yang melakukan lebih dari 5.000 transaksi yang dihitung, dan wajib pajak yang mata uang fungsionalnya bukan dolar. RUU juga mengabaikan untung-rugi saat aset digital dipakai untuk membayar biaya jaringan atau biaya transaksi maksimal US$10, termasuk gas fee blockchain serta biaya tertentu terkait perdagangan atau likuiditas. Ketentuan ini berlaku untuk disposisi setelah 31 Desember 2027 dan menjadi salah satu komponen paling mahal. JCT memperkirakan keringanan biaya kecil itu akan mengurangi penerimaan federal sebesar US$2,365 miliar hingga 2036. Meski begitu, RUU tidak menciptakan pengecualian umum US$10 untuk pembelian menggunakan Bitcoin atau kripto lain. Pengecualian dibatasi pada biaya terkait transaksi, sehingga sebagian besar pembelian tetap mengikuti perlakuan saat ini yang mengategorikan aset digital sebagai properti. Pengetatan aturan perdagangan untuk menutup kehilangan penerimaan Untuk mengimbangi keringanan, DPR ingin menghapus keunggulan pajak yang selama ini dinikmati investor kripto dibandingkan trader saham. RUU memperluas pembatasan wash sale ke aset digital yang diperdagangkan selain stablecoin dolar AS yang memenuhi syarat. Saat ini, investor umumnya dapat menjual Bitcoin dalam posisi rugi, langsung membelinya kembali, dan tetap mengklaim kerugian pajak karena rezim wash sale terutama berlaku pada saham dan sekuritas. H.R. 10357 akan membatasi strategi tersebut, termasuk menjangkau aset yang setara secara ekonomi, seperti versi wrapped dan tokenized. JCT memperkirakan perubahan ini menambah penerimaan federal sebesar US$1,707 miliar dalam periode anggaran. Ketentuan lain memperluas akses akuntansi mark-to-market bagi dealer dan trader aset digital yang aktivitasnya memenuhi kriteria trade or business. JCT menaksir langkah itu meningkatkan penerimaan US$2,332 miliar hingga 2036. Dua ketentuan perdagangan ini diperkirakan menghasilkan lebih dari US$4 miliar, membantu menutup penurunan pajak di bagian lain paket. Pinjam-meminjam dan staking makin mendekati praktik keuangan tradisional RUU juga memperluas perlakuan pajak yang sudah berlaku pada securities lending ke pinjaman aset digital yang memenuhi syarat. Ini dapat mengurangi ketidakpastian soal apakah pemindahan kripto sementara dalam perjanjian pinjaman dianggap sebagai penjualan kena pajak. Skema yang memenuhi syarat umumnya tidak memicu pengakuan untung-rugi segera, sepanjang ketentuan pengembalian aset ekuivalen dan ekonomi transaksi dipenuhi. Untuk investment trust, RUU mencegah trust yang seharusnya memenuhi syarat kehilangan status pajaknya hanya karena wali amanatnya melakukan staking atas aset digital yang dimiliki kendaraan investasi tersebut. Kebijakan ini berpotensi mengurangi hambatan bagi produk investasi yang ingin memperoleh imbal hasil staking. Namun, untuk penambang dan staker individu, usulan lebih terbatas. Pendapatan validasi diklasifikasikan sebagai ordinary income dan disertai aturan sourcing, sementara kerangka waktu yang berlaku saat ini tetap dipertahankan, yaitu imbalan staking umumnya diakui ketika wajib pajak memperoleh kontrol atasnya. Artinya, RUU tidak mengadopsi usulan industri untuk menunda pajak atas imbalan mining atau staking yang baru tercipta hingga aset tersebut dijual. Program pengungkapan sukarela untuk pelaporan lama Bagi wajib pajak yang memiliki masalah pelaporan di masa lalu, RUU mengarahkan Departemen Keuangan (Treasury) membentuk Digital Asset Voluntary Disclosure Program. Program ini memungkinkan wajib pajak yang memenuhi syarat memperbaiki pelaporan, membayar pajak dan bunga yang tertunggak, serta berpotensi mendapatkan keringanan atas sanksi tertentu. Pembahasan di komite menjadi ujian awal atas kompromi yang telah disusun. Anggota komite dapat mengubah RUU sebelum pemungutan suara untuk meloloskannya ke tahap berikutnya. Jika disetujui, H.R. 10357 masih harus melalui pemungutan suara di pleno DPR, pembahasan Senat, dan persetujuan presiden. Perubahan pada ketentuan wash sale, biaya, atau stablecoin saat markup juga dapat mengubah proyeksi JCT tentang kenaikan penerimaan bersih US$500 juta. Legislator perlu menentukan seberapa besar keringanan pajak yang ingin diberikan tanpa membuat paket secara keseluruhan menjadi merugikan penerimaan negara.